"Ini kan tidak benar Kalau tidak boleh kampanye di lembaga pendidikan, ya tidak boleh saja. Vulgar atau tidak vulgar, halus atau tidak halus, ya tidak boleh"
Menurut Saleh sudah ada aturan dalam pasal 280 UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu yang melarang kegiatan kampanye di fasilitas pemerintah tempat ibadah dan tempat pendidikan Oleh sebab itu Saleh menyebut pernyataan Yenny misleading atau sesat.
"Pernyataan Yenny Wahid yang menyebut bahwa capres cawapres boleh datang ke pesantren dan berkampanye secara tidak vulgar dinilai misleading Pasalnya sudah ada aturan yang menyebut dilarang berkampanye di lembaga pendidikan termasuk pondok pesantren baik vulgar atau tidak vulgar"
PAN meminta Badan Pengawas Pemilu Bawaslu turun tangan mengawasi ponpes ketika dikunjungi kandidat capres cawapres PAN berharap Bawaslu menindak kandidat yang terbukti melanggar.
"Dalam konteks ini Bawaslu diminta untuk melakukan pengawasan langsung ke pesantren pesantren ketika dikunjungi paslon capres cawapres Dengan begitu akan diketahui aktivitas capres cawapres tersebut di pondok pesantren itu Jika ada pelanggaran diharapkan untuk diberikan tindakan sesuai aturan perundangan yang ada"
Sebelumnya diberitakan Yenny menyarankan capres cawapres tidak berkampanye secara vulgar di pondok pesantren Pasangan capres cawapres yang hadir di lembaga pendidikan tak perlu menyebut-nyebut nomor urut karena dilarang oleh KPU.
"Kandidat boleh berkunjung ke pesantren atau lembaga pendidikan ya tidak masalah karena itu adalah mekanisme menyerap aspirasi dari warga pesantren sendiri yang kemudian harus diperjuangkan oleh kalau kami paslon nomor 01 dalam pemerintahannya nanti"
"Tetapi mungkin kita kampanye tidak usah terlalu vulgar kita kampanye yang halus-halus saja tidak usah sebut coblos nomor sekian nomor sekian kan nggak usah Jadi kita berkunjung silaturahmi menyerap aspirasi".
