Menurut JK, gagasan itu bukan pertanda kebangkitan dwi manfaat TNI seperti yang dikuatirkan publik terakhir. Karena sekarang ini telah tidak lagi ada dwifungsi TNI seperti masa Orde Baru.
Aku duga dwi manfaat itu tidak ada, itu dengan undang-undang tidak diperbolehkan," katanya selesai hadir Komunitas Gawagis di Hotel Wyhndam, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (23/2).
Walau peranan serta manfaat TNI dalam keterkaitan jabatan sipil sudah ditata dalam undang-undang, JK juga tidak menolak jika TNI dapat isi tempat sipil spesifik.
Pasti memberi sarana perwira-perwira untuk jabatan, pasti begitu dipilih (jabatan yang bisa di isi TNI) sesuai dengan ketentuan saja," sambungnya.
Salah satunya pos yang didukungnya supaya bisa di isi oleh TNI, diantaranya ialah pos instansi kebencanaan.
Bergantung pelibatan apakah (jabatan serta posnya)? Tempo hari perlibatan musibah terpenting tetapi bergantung apakah. Itu sesuai dengan undang-undang," tutup ia.
Wawasan militer tempati jabatan sipil ini berawal saat Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto merencanakan membuat kebijaksanaan supaya perwira tinggi (pati) serta perwira menengah (pamen) TNI masuk ke kementerian/Instansi di Indonesia. Wawasan ini adalah jalan keluar atas jumlahnya pati serta pamen yang belumlah mendapatkan jabatan di susunan TNI.
Hadi menyarankan revisi Masalah 47 Undang-Undang Nomer 34 Tahun 2004 mengenai TNI. Revisi ini nanti akan sangat mungkin TNI dapat menempati kursi birokrat sama dengan jumlahnya pati serta pamen yang nonjob.
Wawasan ini selalu bergulir serta tidak dikit memetik masukan. Banyak dari masukan itu menyebutkan wawasan ini sama juga menghidupkan kembali dwifungsi ABRI yang dahulu berjaya di masa Orde Baru.
